Jakarta, brillianjustice.online  – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima audiensi dari Himpunan Alumni Santri Pondok Pesantren Lirboyo bersama pihak Trans7 terkait penayangan program “Xpose Uncensored” yang menuai kontroversi. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (16/10/2025).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal dan turut dihadiri oleh Dirjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ubaidillah, Direktur Utama Trans7 Atiek Nur Wahyuni, serta perwakilan alumni Ponpes Lirboyo.

Dalam kesempatan tersebut, Atiek Nur Wahyuni menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas tayangan “Xpose Uncensored” yang dianggap tidak pantas dan menyinggung kalangan pesantren. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan lagi menayangkan program tersebut dalam bentuk apa pun.

“Kami, keluarga besar Trans7, dengan penuh kerendahan hati memohon maaf sebesar-besarnya atas kelalaian dalam penayangan program Xpose Uncensored pada 13 Oktober 2025. Kami memohon maaf kepada para kiai, pengasuh, santri, dan seluruh alumni Pondok Pesantren Lirboyo, serta pesantren di seluruh Indonesia,” ujar Atiek.

Atiek menjelaskan bahwa program tersebut bukan produksi internal Trans7, melainkan hasil kerja sama dengan rumah produksi eksternal (PH). Setelah kejadian, pihaknya langsung memutus kerja sama dengan PH terkait pada 14 Oktober 2025 dan menghapus seluruh konten program dari siaran televisi, media sosial, maupun platform digital resmi Trans7.

“Meski sudah mendapat sanksi dari KPI, kami juga mengikuti arahan dari Bapak Chairul Tanjung untuk menghentikan tayangan ini secara permanen,” tambahnya.

Lebih lanjut, Atiek mengungkapkan bahwa pihak Trans7 telah bersilaturahmi langsung ke Ponpes Lirboyo untuk menyampaikan permintaan maaf. Bahkan, Chairul Tanjung selaku pendiri CT Corp dijadwalkan akan berkunjung ke Kediri pekan depan untuk menemui pimpinan pondok.

“Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi kami agar lebih ketat dalam melakukan kontrol dan seleksi terhadap setiap tayangan yang akan ditampilkan ke publik,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan alumni Lirboyo Jabodetabek, Agus Salim, menegaskan pentingnya peran pesantren dalam menjaga moralitas bangsa.

“Kalau tidak ada pesantren, saya tidak tahu bagaimana nasib bangsa ini ke depan. Pesantren mendidik adab dan akhlak, hal yang kini semakin tergerus, terutama di kota besar,” ujarnya.

Menutup rapat, Cucun Ahmad Syamsurizal mengapresiasi langkah cepat KPI dalam memberikan sanksi terhadap Trans7, namun meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin siar dan pengawasan konten stasiun televisi tersebut.

“DPR RI meminta Komdigi dan KPI untuk bersama-sama melakukan audit dan evaluasi izin siar Trans7, serta memastikan ada sanksi tegas sesuai hasil audit,” tegas Cucun.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah, KPI, dan Komdigi lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam menjaga etika dan nilai moral di dunia penyiaran nasional.(RED.AL)