JAKARTA,  matacandra,online – Pemerintah secara resmi meluncurkan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat sebagai langkah memperkuat perlindungan sosial sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun 2025.

Bantuan tersebut akan diberikan sebesar Rp900 ribu sekaligus untuk periode Oktober hingga Desember 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, program ini merupakan tambahan dari bantuan reguler yang sebelumnya telah disalurkan Kementerian Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sembako.

“BLT Kesejahteraan Rakyat ini bersifat tambahan di luar program reguler. Pemerintah ingin memperluas jangkauan bantuan agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas, sekaligus memperkuat daya beli masyarakat di kuartal keempat tahun ini,” ujar Airlangga dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Diterima Sekaligus Tiga Bulan

Bantuan dengan nilai Rp300 ribu per bulan tersebut akan dicairkan sekaligus selama tiga bulan, sehingga total setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan memperoleh Rp900 ribu.

Program ini ditujukan bagi lebih dari 35 juta keluarga, atau sekitar 140 juta jiwa yang masuk dalam desil 1 hingga 4 berdasarkan data sosial ekonomi nasional terbaru.

Penyaluran BLT akan dimulai pada Senin, 20 Oktober 2025, melalui dua jalur: bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan PT Pos Indonesia.

Dalam peluncuran di Kantor Pos Indonesia Cabang Cikini, pemerintah juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 50 penerima baru yang belum pernah mendapat bantuan sosial sebelumnya.

Perkuat Daya Beli dan Ekonomi Nasional

Airlangga berharap program ini dapat memberikan dampak langsung terhadap masyarakat berpenghasilan rendah serta menjaga stabilitas konsumsi di tengah pemulihan ekonomi nasional.

“Pemerintah berharap BLT ini bisa membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan daya beli di penghujung tahun,” tuturnya.

Ia menegaskan, BLT Kesejahteraan Rakyat merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(RED.AL)