Kediri, brillianjustice.online  – Pemerintah Kota Kediri terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola data lintas sektor, khususnya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B, balita stunting, dan calon pengantin (catin). Langkah ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Rapat Pengelolaan Data yang diprakarsai Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kediri, Jumat (22/8/2025), di Ruang Kilisuci Balai Kota Kediri.

Kegiatan tersebut menghadirkan perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Bappeda, DP3AP2KB, Dinas Pendidikan, serta Koordinator SPPG Kota Kediri.

Plt Kepala Diskominfo Kota Kediri, Rony Yusianto, menjelaskan bahwa program MBG 3B yang ditujukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD merupakan salah satu instrumen penting pemerintah dalam upaya peningkatan gizi dan pencegahan stunting.

“Diskominfo berperan sebagai walidata, yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta diseminasi data lintas sektoral sekaligus memastikan kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia. Hal ini sejalan dengan Perwali Nomor 62 Tahun 2021, khususnya Pasal 13 dan 21,” terangnya.

Menurut Rony, kebijakan Satu Data Kota Kediri bertujuan untuk menghadirkan data yang valid, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data ini menjadi dasar dalam perencanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data di lingkungan pemerintah kota.

Namun, di lapangan masih terdapat sejumlah tantangan, salah satunya perbedaan angka penerima MBG 3B antara data SPPG dengan usulan DP3AP2KB. “Selisih data inilah yang harus segera diselaraskan, agar pelaksanaan program berjalan optimal,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Rony meminta agar DP3AP2KB dan koordinator SPPG di setiap kecamatan segera menyerahkan data penerima MBG 3B paling lambat Senin mendatang. Data tersebut nantinya akan diintegrasikan dalam aplikasi pengelolaan MBG yang sedang dikembangkan Diskominfo, sehingga dapat diakses secara real time oleh OPD terkait.

“Dengan sistem pengelolaan data yang optimal, intervensi terhadap permasalahan stunting bisa lebih efektif dan efisien. Harapannya, setiap tugas pengumpulan data dapat diselesaikan lebih cepat sehingga berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah daerah,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Rony juga mendorong seluruh peserta rapat untuk memberikan masukan. “Kami sangat membutuhkan saran dan informasi dari semua pihak, khususnya terkait langkah-langkah yang harus dilakukan oleh walidata agar pengelolaan data semakin baik,” pungkasnya.(red.al)