Jakarta, brillianjustice.online  – Seruan aksi demonstrasi pada 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, yang diinisiasi oleh kelompok bernama Revolusi Rakyat Indonesia ramai beredar di media sosial. Ajakan tersebut ditujukan kepada berbagai lapisan masyarakat, mulai dari buruh, petani, hingga mahasiswa.

Namun, rencana aksi itu mendapat tanggapan beragam dari sejumlah organisasi.

KSPSI: Penanggung Jawab Aksi Tidak Jelas

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mohammad Jumhur Hidayat, menegaskan pihaknya melarang anggotanya ikut serta. Menurutnya, ajakan tersebut tidak memiliki penanggung jawab yang jelas dan rawan disusupi tindakan anarki.

“Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan isu yang diperjuangkan, saya melarang semua anggota KSPSI, khususnya di wilayah Jabodetabek, terlibat dalam aksi 25 Agustus,” ujar Jumhur, Sabtu (23/8/2025).

BEM SI Kerakyatan Bantah Terlibat

Sementara itu, Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, menyatakan bahwa nama organisasinya dicatut dalam ajakan tersebut.

“Saya konfirmasi, BEM SI Kerakyatan tidak akan turun aksi pada 25 Agustus 2025,” tegas Pasha. Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan aksi sebelumnya pada 21 Agustus dengan membawa isu pembatalan sejumlah rancangan undang-undang bermasalah.

Partai Buruh Pilih Turun Aksi 28 Agustus

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengakui ada beberapa isu yang sejalan dengan tuntutan aksi 25 Agustus. Meski begitu, ia memastikan Partai Buruh baru akan menggelar aksi besar pada 28 Agustus 2025.

“Puluhan ribu buruh akan bergerak ke DPR dan Istana Negara dengan tema Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah,” kata Said. Aksi tersebut juga akan digelar serentak di sejumlah daerah industri seperti Serang, Samarinda, hingga Makassar.(red.al)